AHOK, FPI dan HTI: Ujian Bagi Demokrasi Indonesia

IMG_20170513_223521 (1)

Tanggal 9 Mei 2017 tiba-tiba menjadi catatan penting sejarah untuk peradilan di Indonesia. Rakyat Indonesia terbelah dua. Keadilan di negara hukum ini serta merta menuai puji dan caci. Agama dan Politik beradu kuasa mempengaruhi Hukum untuk satu keputusan pengadilan paling kontroversial di negri ini. Alkisah, adalah Ahok, seorang Kristen keturunan Cina, Gubernur Jakarta pengganti Jokowi, dituduh melecehkan agama Islam dan dijerat pasal penistaan agama. Umat Islam pun mendukung tuduhan itu dengan meluncurkan aksi demo akbar 411 dan 212 yang berhasil menggalang tak kurang dari dua juta orang di Jakarta. Pada akhirnya, Ahok dinyatakan bersalah dan diganjar 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim, melebihi tuntutan Jaksa Penuntut yang hanya meminta 1 tahun penjara. Sehari sebelumnya, ormas Islam bertajuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berdiri sejak tahun 1980-an, dibubarkan oleh Pemerintah, diumumkan melalui konferensi pers Menkopolkam Wiranto di kantornya.

Adakah kedua kejadian ini saling berhubungan dan disengaja? Apakah ini sebuah skenario “reality show” dalam panggung politik? Tak ada bukti tertulis yang mendukung, namun atas nama analisa saya membenarkan hipotesa tersebut. Pertanyaan selanjutnya, sekuat itukah sebuah Mayoritas – baik itu Agama maupun Suku Bangsa – mempengaruhi kestabilan Politik dan Hukum, hingga mampu menggoyang “Bhinneka Tunggal Ika” di Indonesia? Jika jawabannya “ya”, maka bagaimana dengan Demokrasi di negri ini yang seharusnya menyamaratakan hak dan kewajiban semua warga negara tanpa pandang SARA? Meski tak ada negara yang sempurna mengadopsi Demokrasi, dengan mencuatnya kasus Ahok ini menunjukkan bahwa Indonesia masih harus banyak berbenah diri.

MAYORITAS vs MINORITAS

Menurut data hasil sensus penduduk 2010, umat Islam mendominasi tanah air kita dengan 87% populasi. Ini berarti pemeluk agama lain adalah kaum minoritas dipandang dari sisi Agama. Dalam sisi Suku Bangsa, warga asli pribumi tentunya adalah mayoritas dibanding jumlah penduduk keturunan negara asing. Adapun keturunan Cina tercatat hanya berjumlah 1,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Ahok adalah seorang Non Muslim dan Keturunan Cina pula, atau bisa dibilang Minoritas di dalam Minoritas. Kenyataanpun mencatat bahwa sangat langka seorang Keturuna Cina berminat terlibat dan berhasil masuk dalam dunia politik di Indonesia. Maka Ahok bisa disebut sebagai satu diantara sejuta, Langkanya luar biasa.

Lantas, apakah Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Cina bisa dibilang kurang petriotik terhadap Bangsa Indonesia? Data Sensus Penduduk tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Maka yang seyogyanya kita simpulkan secara umum adalah bahwa sebagai sesama WNI yang tinggal di Indonesia, yang mencari nafkah dan membina keluarga di tanah yang sama dengan 98,8% WNI lainnya, patriotisme seorang WNI Suku Cina adalah tak lebih dan tak kurang dari patriotisme WNI Suku Jawa, Sunda hingga Papua. Kita semua sederajat di bumi Indonesia, wajib mengamalkan ideologi Pancasila, membangun bersama negara kita, dan berhak diperlakukan setara tak pandang SARA. Jika ini sudah kita pegang, maka siapapun pemimpin kita di ranah Pemerintah hanya akan dinilai dari keahliannya dan kepeduliannya dalam mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Bukan Agamanya, bukan Sukunya.

Indonesia tampaknya masih harus bergelut dengan diri sendiri dalam implementasi kesetaraan ini. Meski dalam ranah perundang-undangan tak ada diskriminasi atas SARA tertentu bagi semua WNI, namun secara riil kita bisa saksikan bukti nyatanya dalam kasus Ahok. Munculnya retorika dari sebagian masyarakat dalam masa Pilkada DKI Jakarta yang menyeru “siapapun gubernurnya asal bukan Ahok” mencerminkan diskriminasi pada predikat Agama dan Suku minoritas yang disandang Ahok. Memang, kenyataan bahwa Ahok terjerat pidana kasus penistaan Agama juga ambil bagian sebagai pemicu munculnya retorika itu, namun rekam jejak kepribadian – dan terutama kinerja – Ahok yang dinilai baik oleh sebagian lain masyarakat dalam negri dan para pengamat politik negara lain, justru menjadikan jeratan pidana tersebut sebagai bahan kritik di mata dunia untuk demokrasi di Indonesia.

Mari kita lihat peraturan yang menjerat Ahok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 156: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156 (terkait SARA secara umum) dan 156a (khusus tentang Agama) dalam KUHP yang memasang pagar untuk menghindari munculnya pernyataan kebencian terhadap SARA tertentu, dinilai telah memasung kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia, apalagi secara riil dalam kasus Ahok implementasinya menuai kontroversi. Secara pribadi saya melihat pasal tersebut cukup baik tujuannya dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan antar SARA agar tidak memecah belah bangsa. Tapi mungkin terlalu naif untuk berpikir bahwa sebuah aturan akan selalu baik dan tidak pernah disalahartikan apalagi disalahgunakan. Jangankan aturan hukum yang buatan manusia, bahkan Kitab Suci yang dipercaya sebagai kalimat Tuhan saja bisa diselewengkan. Tentunya bukan hukumnya atau kitab sucinya yang disalahkan. Manusialah sebagai penggunanya yang perlu dipertanyakan, baik keahliannya maupun – terutama – niatannya.

Dalam pelaksanaan hukum, adalah Majelis Hakim yang memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa pidana, dengan bekal integritas manusiawi yang mereka miliki tentunya. Apakah ada intervensi? Baik secara langsung lewat bisikan pihak-pihak tertentu, maupun secara tidak langsung lewat berita dan demo yang terjadi di masyarakat, Majelis Hakim tentunya adalah manusia yang rentan terhadap asupan informasi dan kepentingan. Meski Presiden Jokowi membisu dan Pemerintah secara politis menyerahkan kasus ini kepada Hukum yang berlaku, namun para ahli hukum, para pemuka agama, para cendekiawan dan masyarakat luas, lantang berkomentar melalui media pilihannya, bahkan tak jarang saling hujat. Ajang pengerahan massa pun digelar dan menuia sukses. Demo 411 dan 212 yang secara umum dimotori oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab dan diikuti oleh dua juta rakyat dari belahan Indonesia menuju Monas di Jakarta, lantang menuntut Ahok dipenjara. Disini, apakah dibenarkan Majelis Hakim mengambil keputusan karena intimidasi para demonstran atau pertimbangan keamanan sosial? Keadilan semacam justice by mob ini sama lemahnya dengan intervensi bisikan pihak berkepentingan, karena belum tentu dua juta orang yang turun ke jalan itu mewakili pendapat ratusan juta warga lainnya yang nonton tv di rumah. Dan yang lebih hakiki, belum tentu keputusan yang sejalan dengan pendemo itu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, mengingat yang disidang disini hanyalah seorang Ahok dengan dakwaannya, bukan bagaimana pengaruhnya pada kondisi sosial nasional.

FPI sebagai motor utama pengerak demo “penjarakan Ahok” dipandang sebagai salah satu organisasi Islam radikal dalam upayanya menegakkan ajaran Islam yang seringkali berbenturan dengan kepentingan agama lain serta tak jarang menggunakan kekerasan, meski hal itu tidak terjadi pada aksi akbar 411 dan 212. Dari sweeping tempat makan dan hiburan malam di bulan Ramadhan, penutupan dan penghentian paksa aktivitas dan bangunan Gereja, ancaman dan pemblokiran konser musik, dan sebagainya hingga yang terakhir sweeping ke pusat perbelanjaan yang memasang ornamen perayaan Natal tahun lalu, aksi-aksi yang dilakukan FPI sejak berdirinya tahun 1998 hampir selalu diwarnai kontroversi. Penentangan tak hanya berasal dari pihak agama lain, namun tak jarang juga dari kalangan Muslim sendiri. Aksi-aksi itu dianggap tidak mengindahkan toleransi terhadap kaum minoritas di Indonesia.

Namun kemudian angin seolah berbalik arah saat Pilkada Jakarta berlangsung dan kasus penistaan agama Ahok mencuat. FPI seperti mendapat angin segar dengan banyaknya dukungan dari umat Muslim, dan dipertegas pula dengan kesuksesan demo 411 dan 212. Terlepas dari kasus yang saat ini menjerat Rizieq secara pribadi, organisasi FPI yang dipimpinnya akan tetap tercatat sebagai organisasi yang berhasil memenjarakan Ahok. Keberhasilan ini tentunya menjadi perhatian semua pengamat politik baik di dalam maupun di luar negri, maka tak heran jika keputusan Majelis Hakim atas Ahok akan dinilai dunia sebagai kemenangan pengaruh organisasi Islam radikal di Indonesia.

Alhasil, apapun keputusan Majelis Hakim pasti akan menjadi kontroversi bagi pihak yang tidak sejalan. Saya pribadi merasa pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dalam Al-Qur’an itu memang sebuah kesalahan Ahok pribadi. Ucapan itu sangat berpotensi menyakiti hati umat Muslim yang mendengarnya. Dan benar saja, FPI pun menuai dukungan dari banyak umat Muslim diluar anggotanya atas kasus ini. Namun bagi saya, yang perlu Ahok lakukan cukup meminta maaf kepada pihak yang tersinggung, mengingat pidatonya itu tidak disertai penghinaan langsung secara umum bagi Agama Islam dan pemeluknya. Kalaupun nasi sudah menjadi bubur saat insiden ini memasuki ranah pengadilan, maka bagi saya rekam jejak Ahok sebelum dan sesudah masa pidatonya itu akan cukup untuk memberinya kebebasan bersyarat diluar penjara. Ahok tidak mencerminkan pribadinya sebagai orang yang selalu “dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” (KUHP pasal 156a).

Jika memang keputusan Majelis Hakim itu lebih berdasar pada kestabilan keamanan nasional, maka Pemerintah pun tak pelak harus turut ambil bagian. Saya melihat, bahwa dibubarkannya HTI sehari sebelum putusan dipenjaranya Ahok adalah penyeimbang kestabilan ideologi bangsa. Indonesia perlu menunjukkan kepada dunia bahwa Demokrasi masih tegak berdiri disini, bahwa Indonesia tidak sedang ditundukkan oleh kelompok-kelompok Islam radikal di negri sendiri.

REPUBLIK vs KILAFAH

Saat ini jumlah penduduk dunia telah mencapai 7,5 milyar. Diambil dari beberapa data sensus, Wikipedia mencatat bahwa pemeluk agama Islam berjumlah 1,7 milyar (23%), nomer dua setelah Kristiani yang berjumlah 2,2 milyar (32%). Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, yaitu 205 juta orang, yang disusul Pakistan sejumlah 178 juta. Secara kumulatif, Asia Tenggara dan Asia Selatan mendominasi hampir separuh dari populasi Muslim dunia, yaitu 45%, mengalahkan Timur Tengah dan Afrika Utara yang hanya 23%. Tak heran jika selain Timur Tengah yang dikenal sebagai tempat tumbuh kembang organisasi Islam radikal berskala internasional, Asia Selatan dan Tenggara – termasuk Indonesia – tak luput dari pantauan teropong dunia, terutama dalam kaitannya dengan terorisme.

Islam bukan teroris, dan terorisme bisa dilakukan oleh orang beragama dan tidak beragama, tak hanya Islam. Retorika Islamophobia yang berkembang terutama di negara barat belakangan ini memang dipicu oleh rasa takut terhadap aksi terorisme yang harus diakui beberapa diantaranya dilakukan oleh – yang kemudian disebut sebagai – organisasi Islam radikal. Sebutlah Al-Qaeda, ISIS, Hisbullah, atau Taliban sebagai beberapa yang terkenal. Hizbut Tahrir – berdiri di Palestina tahun 1953 – adalah salah satu diantaranya yang memiliki jaringan di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia sejak diperkenalkannya pada tahun 1983. Apakah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) termasuk radikal? Jika radikal yang dimaksud adalah melancarkan aksi teroris hingga meledakkan bom dan membunuh orang tak bersalah, jawabannya tidak. Namun jika radikal adalah menginginkan hukum Islam dijalankan sepenuhnya dalam negara yang dipimpin oleh seorang Khalifah, maka jawabannya ya. Hizbut Tahrir secara internasional memang mengupayakan berdirinya negara Islam dengan spesifikasi khusus, yaitu pemimpinnya seorang Khalifah, yang berarti semua umat Islam di dunia bisa merujuk kepada beliau sebagai pemimpinnya, mirip dengan seorang Paus yang berdomisili di Vatikan bagi umat Katolik. Bedanya adalah cakupan kekuasaan seorang Khalifah yang jauh lebih luas dari seorang Paus yang hanya berurusan dengan sisi spiritualnya saja dari umat Katolik.

Khalifah adalah sebutan bagi seorang pemimpin dalam sistem kenegaraan Khilafah, yaitu suatu negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dan semua warganya tunduk pada aturan hukum yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi, atau lebih populer dengan sebutan Hukum Syariah. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, terdapatlah empat kali masa Khilafah yang lebih dikenal dengan masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, selama total 29 tahun. Sebetulnya Khilafah bukanlah satu-satunya sitem kepemimpinan dalam dunia politik Islam, namun ini lebih dikenal mengingat mayoritas Muslim yang beraliran Sunni, baik di Indonesia maupun di dunia saat ini. Adapun sistem lainnya adalah Imamah, dengan pemimpinnya seorang Imam. Khilafah dianut oleh aliran Sunni, sedangkan Imamah dari aliran Syiah. Meski berbeda istilah, sejarah, dan terutama penafsiran Hukum Syariah, pada intinya keduanya sama, yaitu memberi umat Islam seduania satu orang pemimpin. Sekali lagi, satu orang Khalifah ini mirip dengan satu orang Paus, tapi kekuasaannya mencakup ekonomi, sosial, hukum, politik dan militer, lengkap selayaknya Presiden.

Buat apa bikin Khilafah? Sejalan atau tidak dengan Demokrasi dan Pancasila? Dalam sebuah debat di televisi berita nasional, Ismail Yusanto, juru bicara HTI, mengemukakan bahwa dunia membutuhkan sistem Khilafah untuk menghentikan hegemoni Amerika Serikat yang dinilai menguasai hampir semua aspek kehidupan dan bernegara dunia saat ini. Meski bukan satu-satunya tujuan mengingat HTI juga mengajarkan dakwah keilmuan Islam kepada masyarakat, namun hal ini menumbuhkembangkan kesan bahwa Islam saat ini sedang dalam kondisi tertindas. Padahal, saya sebagai Muslim tidak merasa tertindas menjalankan kehidupan dan ibadah saya disini. Indonesia bagi saya justru adalah surga bagi pemeluk agama Islam, karena kami mayoritas dan tersedia semua fasilitas. Jika kita ambil contoh kondisi di negara-negara Timur Tengah yang saat ini benar-benar tertindas dan terjajah, seperti Irak, Syiria, atau Palestina misalnya yang secara langsung maupun tidak langsung dipercaya menjadi korban hegemoni Amerika Serikat, kemudian kita berasumsi bahwa apa yang terjadi disana akan terjadi juga di Indonesia, dan oleh karenanya Indonesia butuh Khilafah, maka pendapat ini sama dengan meragukan kekuatan NKRI sebagai negara merdeka dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. HTI, meskipun dalam anggaran dasarnya mengakui NKRI dan Pancasila, namun tetap mengajarkan bahwa sistem Khilafah dan Hukum Syariah lebih baik bagi umat Muslim di Indonesia.

Dalam ranah Demokrasi, konsep Khilafah ini tidak menjalankannya sebagaimana pengertian Demokrasi pada umumnya. Suara rakyat bukannya tidak didengar, namun bukan menjadi penentu utama dan tidak dipakai dalam pembuatan sebuah aturan Hukum. Kedaulatan hanya ada di tangan Tuhan lewat Al-Qur’an, bukan rakyat. Pemimpin bisa jadi dipilih oleh rakyat, namun hanya untuk menjalankan Hukum Syariah. Namun sejatinya Hukum Syariah inipun bukannya bebas dari campur tangan manusia, mengingat banyaknya versi penafsiran Al-Qur’an dan Hadist Nabi yang seringkali berseberangan. Secara global, adanya aliran Sunni dan Syiah dalam Islam saja sudah seperti menjamin adanya perbedaan nyata yang tidak bisa disatukan, sepeti juga dalam Kristiani ada Katolik dan Protestan. Meskipun perbedaan penafsiran dan munculnya sekte-sekte adalah wajar dalam konteks keagamaan di agama manapun, namun jika ini dijadikan wacana untuk penyatuan suluruh umat dalam sebuah sistem kenegaraan, maka kita bisa menilai kemungkinan berhasilnya sangat kecil.

Negara Islam bukannya tidak ada di dunia ini, namun tak satupun menerapkan sistem Khilafah. Sebutlah Arab Saudi dan Iran yang terbesar. Arab Saudi berbasis Sunni, sedangkan Iran berbasis Syiah. Arab Saudi adalah negara dengan sistem Monarki, sedangkan Iran menerapkan sistem Republik. Keduanya menerapkan penuh Hukum Syariah untuk semua warganya, baik yang Muslim maupun Non Muslim. Di mata dunia, kedua negara ini seringkali dikritik dalam hal persamaan derajat bagi wanita, baik dari sisi pernikahan, warisan, sosial, ekonomi hingga politik. Konon di Arab Saudi wanita baru bisa mengikuti pemilu lokal sejak tahun 2015, dan meski Arab Saudi menjamin hak wanita dalam pendidikan tinggi, mereka tetap tidak diijinkan mengendarai kendaraan bermotor hingga kini. Berbeda dengan Iran yang membolehkan wanita berpartisipasi dalam lebih banyak aspek sosial politik – boleh juga setir mobil bahkan ada yang jadi pembalap – namun tetap mewajibkan wanita menutup rambut dengan kerudung setidaknya. Jika HTI akan menciptakan Khilafah, manakah yang menjadi acuan? Dari dua negara raksasa ini saja penerapan Hukum Syariahnya sudah berbeda, dan isu kesetaraan wanita akan menjadi masalah besar nantinya.

Turki dan Indonesia adalah contoh negara yang mayoritas penduduknya Muslim namun tetap berpijak pada konsep Sekular dengan tidak mengadopsi aturan keagamaan sebagai dasar Hukum. Oleh HTI, Sekularisme ini dianggap merupakan produk negara Barat yang meracuni kehidupan keislaman di seluruh dunia. HTI berpendapat bahwa umat Islam selama ini tengah dilimpahi konsep kebebasan dalam ilmu pengetahuan Sekular, yang merupakan senjata negara Barat untuk menjajah umat Islam. Wanita Muslim tak selayaknya independen, karena Feminisme adalah bagian dari ajaran Sekular yang harus dihilangkan. Contoh doktrinasi seperti ini menempatkan HTI pada posisi yang berseberangan dengan sistem yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Maka, dimanakah posisi HTI dalam kebinnekaan ini jika semua aspek kehidupan untuk semua pemeluk agama harus berdasarkan ajaran Islam radikal? Tentunya untuk membela pendapat HTI, tak ada pilihan selain mengesampingkan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, tidak pula mendukung keberadaan HTI.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjauhi toleransi. Bahkan dalam banyak ayat di Al-Qur’an, umat Muslim diwajibkan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, menerima keragaman, dan menghormati agama lain. Perbedaan pada manusia adalah ciptaan Tuhan, dan tugas kita adalah saling mengenal, saling menghormati, saling mengasihi, sehingga tercipta kemanusiaan dan perdamaian dimanapun kita berada. Semakin kita beriman pada Tuhan seharusnya kita semakin menghargai perbedaan, bukan menghilangkannya. “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13)

Indonesia adalah negara Sekular yang memisahkan Politik dengan Agama. Namun di Indonesia ada Pancasila sebagai pilar bangsa, yang mana sila pertamanya mengacu kepada Agama, mewajibkan setiap warganya untuk mengimani Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran agamanya bebas, pilih saja salah satu dari enam agama yang diakui Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia seharusnya merupakan negara yang nyaman bagi semua pemeluk agama. Meski berbeda, masing-masing agama tetap mendapat perlindungan yang sama dari Pemerintah.

Pancasila tidaklah berseberangan dengan ajaran Islam. Bahkan secara politik, adalah Presiden Abdurrahman Wahid – seorang pemimpin NU organisasi Islam terbesar di Indonesia – yang justru memulai pengakuan adanya Hari Raya Imlek yang dirayakan Suku Bangsa Cina oleh Pemerintah Indonesia. Konon di masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pun terdapat suku-suku dibawah kekuasannya yang warganya beragama lain, seperti Kristiani dan Yahudi, dengan tetap mendapat perlindungan dan kebebasan beribadah yang sama dengan pemeluk agama Islam. Di masa kini, hal inipun diterapkan juga di Iran sebagai negara Republik Islam, dimana terdapat komunitas Kristiani dan Yahudi disana, memperoleh hak kursi juga di Dewan Perwakilannya, bahkan ada Rumah Sakit Umum Yahudi yang pelayanannya tidak memandang agama, seperti Rumah Sakit Kristiani yang ada di negara kita. Negri kita juga tak beda. Dengan predikat NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Demokrasi yang kokoh adalah jaminan terdengarnya suara rakyat dalam sistem Republik, slogan “NKRI Harga Mati!!” seharusnya tidak berarti memaksakan pemahaman satu agama kepada agama lain.

Jika Pancasila tidak berseberangan dengan Islam, jika kebhinnekaan adalah konsep yang dimuliakan dalam Islam, maka keberadaan organisasi Islam yang melakukan aksi dan bersudut pandang radikal di Indonesia patut dipertanyakan niatan nya. Benarkah mereka ingin turut serta membangun bangsa dengan ideologi Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika? Benarkah mereka berkeinginan turut menjaga keamanan dan stabilitas nasional yang berlaku bagi semua umat beragama? Tentunya secara singkat, semua organisasi yang mengantongi ijin operasi di Indonesia akan menjawab “ya”. Namun jika kemudian dihadapkan pada sidang pengadilan dengan proses lama seperti kasus Ahok, didiskusikan dalam sesi dengar DPR, disandingkan dengan peraturan perundangan di Indonesia, dimana detil pertanyaan bisa mengerucut pada inti niatan, maka jawabannya tidak akan sesederhana “ya” atau “tidak”. Maka adalah tugas para pemangku jabatan terkaitlah untuk mengambil keputusan, dan di tangan merekalah – untuk saat ini – tegaknya Demokrasi di Indonesia dipertaruhkan.

 

***  T  A  M  A  T  ***