MESIN PENYUKSES CAPRES: Analisa Sederhana Pilpres 2014

Seminggu telah berlalu sejak Pemilu Presiden 9 Juli 2014, namun kondisi politik Indonesia masih terus bergejolak, tak kalah panas dengan masa kampanye selama sebulan sebelumnya. Berawal dari deklarasi kemenangan oleh kedua kubu Capres, saat-saat pencoblosan yang damai di pagi hari seketika buyar menjadi keresahan massal yang tak kunjung padam hingga hari ini. Tak berhenti sampai disitu, berbagai kejadian baru, terkait manuver politik dan kondisi sosial, terus bermunculan mewarnai – atau justru memperkeruh – suasana demokrasi negri ini. Tak bisa dielakkan, lini masa di berbagai jejaring sosial masih menjadi ajang perang opini atas apa yang terjadi meski hari pemilu telah berlalu.

Pemilu Presiden Republik Indonesia kali ini dibarengi dengan banyak drama. Dan adalah pilihan bagi kita sebagai warga negara yang baik, untuk memutuskan bagaimana menyikapinya secara bijaksana.

IMG_24023800748045

Tadinya saya kira tugas saya sebagai relawan jurkam sosmed dadakan untuk Jokowi-JK sudah selesai saat Pilpres berlangsung. Ternyata tidak. Tugas saya belum selesai. Tugas kita – penyeru salam dua jari – belum selesai. Jauh dari perkiraan saya bahwa quick count akan menampakkan dua pemenang. Tapi itulah yang terjadi. Dan meskipun kemenangan Jokowi-JK didukung oleh lebih banyak lembaga survey, hal itu tak lantas memastikan mulusnya jalan menuju kemenangan pada tanggal 22 Juni 2014 nanti saat hasil real count diumumkan oleh KPU. Banyak kejadian bisa diatur di balik layar selama periode dua minggu ini yang tak terjangkau oleh tangan kita rakyat biasa sebagai relawan diluar lapangan dalam mengawal suara hasil pemilu. Kejadian yang mungkin mencoreng buruk perjalanan demokrasi negri ini. Kejadian yang pada ujungnya hanyalah Tuhan yang tahu. Dan untuk itu teman-teman, sembari menjaga hati dari prasangka buruk yang bisa memecah persatuan bangsa kita selama periode menunggu ini, tugas baru kita sekarang adalah berdoa. Semoga negara kita selalu aman dan damai, serta mendapat perlindungan dan petunjuk ke arah kebaikan dari Tuhan Yang Maha Menentukan. Amin.

Namun kalau boleh jujur, selama seminggu belakangan ini hati saya jauh dari tenang.

 

DEKLARASI KEMENANGAN

Meskipun saya berpihak pada Jokowi-JK, namun di hari pencoblosan itu saya tetap terkejut dan mempertanyakan, apakah deklarasi kemenangan oleh kubu Jokowi-JK di Taman Proklamasi pada sore itu tidak terlalu cepat? Belum selesai saya mencerna berita tersebut, terdengar lagi berita bahwa kubu Prabowopun melakukan hal yang sama, yaitu melakukan deklarasi kemenangan dan menghelat syukuran kemenangan di Gedung Bidakara. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa tak satupun dari kedua kubu Capres ini yang mau terlihat kalah – setidaknya selama tenggang tunggu dua minggu – sabelum benar-benar ketok palu oleh KPU tanggal 22 Juli nanti.

PhotoGrid_1404914862145

Deklarasi kemenangan seharusnya wajar dilakukan saat sudah ada informasi quick count dari berbagai lembaga survey. Pak SBY pun melakukannya pada saat beliau menang quick count sebagai Capres lima tahun lalu. Bedanya, sekarang ini Capresnya hanya dua dan elektabilkitasnya nyaris seimbang. Kalaupun ada kubu yang kalah tapi tidak mau terlihat kalah, itupun secara kasat mata masih berada dalam taraf kewajaran, karena tak ada yang berani meng-klaim hal itu sebagai kemustahilan. Nah, disinilah mesin penyukses Capres akan dijalankan secara maksimal. Tenggang tunggu dua minggu ini adalah masa penentuan hidup atau mati bagi Capres, dan gagal atau berprestasi bagi kinerja tim sukses. Disinilah letak deklarasi kemenangan ini berfungsi, karena ini adalah pintunya. Kalau deklarasi tidak dilakukan, maka persepsi publik bahwa Capres tersebut punya potensi menang tak akan terbentuk.

 

QUICK COUNT

Kalau orang bilang, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, maka kita semua patut berterimakasih kepada Ilmu Statistika. Hanya selang sedikit jam saja dari berakhirnya proses pencoblosan di semua TPS seantero nusantara, para lembaga survey bisa segera mengumumkan hasil akhir karya ilmiahnya melalui berbagai stasiun televisi rekanan mereka. Ya, bagi yang belum tahu, quick count adalah sebuah karya ilmiah. Ilmu Statistika dipergunakan disini untuk kemaslahatan seluruh umat manusia Indonesia, dalam hal ini manfaat informasi cepat.

Karya ilmiah ini didasarkan pada pengambilan sample dengan sebaran merata di seluruh negri. Konon makin banyak samplenya makin mendekati kenyataan hasilnya. Tapi bagaimanapun juga, ada celah kecil yang bisa dijadikan argumen besar, bahwa secara kodratnya ilmu perkiraan bukanlah sebuah kepastian. Tak ada yang bisa dan berani melawan takdir dengan memberi 100% keyakinan bahwa quick count adalah cerminan mutlak dari kenyataan, meski margin of error hanya 1%, meski yang melakukan perhitungan adalah lembaga super kredibel. Inilah yang dijadikan argumen kubu yang kalah, bahwa quick count tidak bisa dijadikan dasar kemenangan, bahwa kita masih harus melewati dua minggu yang melelahkan untuk mendapat hasil akhir yang benar-benar benar.

Secara pribadi maupun mewakili lembaga, para ilmuwanpun angkat bicara, karena mereka merasa dicela dan tidak dipercaya. Ilmu adalah jati diri, dan kredibilitas adalah harga diri. Keduanya harus selalu dijaga. Dan sekarang adalah saatnya untuk mempertaruhkan segalanya dengan mengatasnamakan keresahan masyarakat atas informasi yang berbeda. Dua belas lembaga survey, delapan memenangkan Jokowi-JK, empat memenangkan Prabowo-Hatta. Siapa yang benar, siapa yang salah? Siapa yang jujur, siapa yang bohong? Seperti halnya para Capres, tak ada satupun yang mau mengaku salah dan kalah. Sebetulnya, dipandang dari rekam jejak, para lembaga survey yang memenangkan Jokowi-JK dinilai lebih kredibel dibanding lembaga survey yang memenangkan Prabowo-Hatta. Namun sekali lagi, seperti halnya Capres, rekam jejak saja tak lantas memuluskan jalan untuk diakui sebagai pihak yang benar dan menang.

quick-count-pilpres

Perang antar lembaga surveypun dimulai, dan auditpun dilakukan. Bahkan lembaga survey Puskaptis – salah satu yang memenangkan Prabowo-Hatta dan muncul tiba-tiba sebagai rekanan quick count TVOne menggantikan Poltracking yang memenangkan Jokowi-JK – secara terang-terangan menantang semua lembaga survey dengan bersesumbar bahwa siapapun yang terbukti nanti hasilnya berbeda dengan KPU, harus berani membubarkan diri. Meski hal ini lantang dikumandang, pada kenyataannya Puskaptis sendiri menolak diaudit oleh asosiasi lembaga survey Persepi sebelum adanya keputusan KPU di tanggal 22 Juli nanti. Sebuah lembaga survey lainnya bernama JSI yang hasil quick count nya memenangkan Prabowo-Hatta, juga tidak hadir saat dilakukan audit. Persepipun pada akhirnya mengeluarkan kedua  lembaga itu dari keanggotaan asosiasi.

Apakah drama ini merupakan bagian dari bekerjanya mesin penyukses Capres untuk membangun opini publik tentang tingginya keyakinan menang Pemilu, khususnya di kubu Prabowo-Hatta? Saya rasa begitu. Kehadiran empat lembaga survey baru saat menjelang pemilu di TVOne, serta kredibilitas mereka yang kurang diakui, menurut saya terlalu kasat mata untuk diacuhkan.

 

REAL COUNT

Kalau kita mau lepas dari rasa bosan menunggu hasil Pilpres kali ini, cobalah ikuti berita disana-sini, bisa di koran, internet atau tivi. Kalaupun sebagian dari kita tak suka dengan intrik politiknya, maka kita bisa mengambil sisi edukasinya dari kasus-kasus yang ada. Niscaya, kita akan tahu bagaimana tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU.

Real count saat ini sedang berjalan, yang mana adalah sistem hitung nyata. Selain KPU, beberapa Partai besar memiliki tim khusus dalam mesin penyukses Capres mereka yang melakukan real count ini sebagai bahan bukti untuk mendukung perhitungan jumlah suara dalam rangka mengawal suara rakyat. Informasi yang saya tahu hingga saat ini, dari kubu Jokowi-JK partai PDIP dan Nasdem melakukan real count secara kontinyu. Sedangkan di kubu Prabowo-Hatta, partai PKS juga melakukan hitung nyata ini namun sekarang dihentikan pelaporannya, dengan alasan menghormati fatwa KPI [Komisi Penyiaran Indonesia] yang melarang stasiun televisi menyiarkan hasil quick count dan real count dari sumber manapun kecuali dari KPU di tangal 22 Juli nanti. Apakah ini bisa diartikan bahwa kubu Jokowi-JK lebih percaya diri untuk menang, sedangkan kubu Prabowo-Hatta takut menginformasikan kekalahan? Atau ada cara lain melihat kondisi ini? Guna melepas rasa bosan menunggu keputusan, mungkin hal ini layak dipikirkan.

Bagi KPU, real count adalah dasar untuk mengumumkan pemenang resmi dari pemilu presiden nantinya. KPU melakukannya dengan cara mengumpulkan semua hasil rekap suara dari tiap TPS di seluruh Indonesia beserta barang bukti berupa surat suara riilnya. Karena negri kita ini teramat luas, maka tak heran KPU butuh waktu dua minggu untuk menyelesaikan seluruh proses perhitungan yang bertahap ini, dari tingkat terkecil di TPS Daerah hingga KPU Pusat. Disinilah utamanya mesin penyukses Capres bekerja.

Politik uang adalah aplikasi dasar yang langsung menyentuh substansi kebutuhan manusia. Manusia ingin harta. Tinggal input saja digit rupiahnya, maka outputnya akan terlihat pada perhitungan suara. Begitu teorinya. Kenyataannya?  Terjadi kericuhan saat pemilu di Hong Kong, beberapa Formulir C1 yang digelar online di situs KPU dinilai janggal, beberapa TPS dinyatakan bermasalah hingga dilakukan Pemilu Ulang, dan bahkan di Madura ada beberapa TPS melaporkan perolehan suara 100% untuk Prabowo-Hatta yang menurut beberapa pengamat politik dinilai tidak wajar. Itu beberapa diantara banyak kasus lainnya. Meski tak ada info resmi yang menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut adalah hasil dari politik uang, toh tak ada pula info resmi sebaliknya. Jadi saya rasa kita sah-sah saja mengasumsikan adanya keterkaitan.

Pertanyaannya adalah, siapakah yang melakukan politik uang ini? Mungkinkah ini dilakukan oleh kubu yang lebih sering dirugikan? Dari berbagai berita yang beredar mengenai temuan kecurangan, kubu Jokowi-JK lebih banyak menderita kerugian. Meski demikian, pastinya masing-masing kubu tak mungkin mengaku, masing-masing menuduh kubu lawan, dan masing-masing menyeru hal yang kurang lebih sama, “Mari kita jaga suara Pemilu, karena Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.” Berarti, salah satu dari kedua kubu Capres adalah pembohong. Atau kalaupun keduanya melakukan kebohongan, salah satunya pasti berbohong lebih besar demi memenangkan Pemilu. Bukankah sama bohongnya? Iya, sama. Hanya saja kalau saya boleh berdoa untuk kebaikan Indonesia – diantara ketidaktahuan saya atas apa yang sejatinya terjadi – semoga yang bohongnya jauh lebih besar tidak dimenangkan. Amin.

 

MEDIA

Media adalah sarana paling efektif dalam membentuk opini publik.  Belakangan ini KPI [Komisi Penyiaran Indonesia] telah melarang semua stasiun televisi menayangkan hasil perhitungan suara apapun bentuknya selain dari KPU, sedangkan Komisi Satu DPR RI berniat memanggil RRI yang dipersalahkan lantaran menyiarkan quick count secara live, karena dirasa hasilnya terkesan memihak kepada salah satu Capres yang dimenangkan.

Di sisi lain, televisi adalah alat terbesar dalam mesin penyukses Capres. Sudah menjadi rahasia umum bahwa MetroTV adalah kendaraan kampanye kubu Jokowi-JK, sedangkan TVOne dan jaringan MNC Group adalah milik Prabowo-Hatta. Di masa kampanyepun, tak lantas pihak KPI maupun Komisi Satu DPR RI memberi fatwa larangan tayang berita bagi televisi yang memihak. Semua bekerja maksimal menyuarakan berbagai bentuk kampanye, dari kampanye positif sampai negatif, dari yang putih sampai yang hitam.

Screenshot_2014-07-17-15-54-08 - Copy

Saya pribadi tidak sependapat dengan gagasan pembatasan gerak jurnalistik ini. Sederhananya, informasi harus disampaikan kepada masyarakat seterbuka mungkin, apalagi di saat Pemilu seperti ini. Keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat memantau perhitungan suara, dan bahkan inilah yang selalu dianjurkan oleh Capres kedua kubu. Kawal suara rakyat! Memang jadinya bak buah simalakama, dibiarkan bebas rakyat bisa resah, dipasung rakyat terbutakan. Disinilah pembelajaran masyarakat tentang politik praktis diperdalam. Bahkan kalau saya bilang, keseluruhan pesta demokrasi rakyat kali ini benar-benar sebuah proses belajar yang besar buat rakyat, termasuk saya. Rakyat harus mampu memilah informasi mana yang baik dan yang buruk, dan kemudian bagaimana menyikapinya secara cerdas dan bijaksana. Boleh menyuarakan pendapat, boleh membela kebenaran, tapi jangan fitnah karena dapat memecah belah persatuan bangsa. Itu kuncinya.

Kalau boleh saya berhipotesa, apakah upaya pembatasan gerak jurnalistik ini adalah bagian dari kinerja mesin penyukses Capres? Mungkin saja. Mungkin salah satu kubu Capres merasa terhambat usahanya dalam membentuk opini publik tentang kemenangan kubunya, sehingga dirasa perlu melumpuhkan kebebasan jurnalistik secara nasional agar menghambat pemberitaan pihak lawan. Kalau benar demikian, maka usaha ini meminta pengorbanan yang terlalu besar di sisi jurnalistik, hanya dengan bersembunyi dibalik tema keresahan masyarakat.

 

PALESTINA, UU MD3 DAN KOALISI PERMANEN

Sekali lagi, buat kita rakyat yang tak terlibat, kita hanya bisa larut dalam kebosanan – atau kegelisahan – menunggu waktu. Sementara itu, mesin penyukses Capres justru tak bosan-bosannya bekerja dengan menghalalkan segala cara.

Pesta demokrasi Indonesia kali ini dilakukan bersamaan waktunya dengan penderitaan saudara-saudara kita di belahan bumi lain, tepatnya Palestina. Perang di jalur Gaza seperti biasa selalu mengundang perhatian banyak pihak di dalam negri kita, terutama sebagai wujud solidaritas kaum muslim. Caprespun menggunakan momentum ini untuk bersuara lantang membela kaum tertindas. Kubu Jokowi-JK memberi pernyataan keprihatinan melalui rencana pertemuan dengan Duta Besar Palestina, serta janji sumbangan yang diambil dari saldo rekening kampanye Jokowi-JK milik rakyat, sebagai implementasi dari visi misi mereka mendukung kemerdekaan Palestina yang dicanangkan saat Debat Capres yang lalu. Di sisi lain, kubu Prabowo-Hatta menyampaikan keprihatinannya dihadapan ribuan massa aksi solidaritas untuk Palestina di Bundaran HI Jakarta yang diprakarsai oleh KNRP [Komite Nasional untuk Rakyat Palestina]. Diantara orasinya, Pak Prabowopun menjanjikan sumbangan dana 1 milyar Rupiah dari dana pribadinya sendiri.

Apakah ini lantas jadi ajang pencitraan? Bisa jadi. Yang pasti, kita boleh berharap bahwa sumbangan kedua pihak tak hanya diucap, tapi segera dilaksanakan. Pencitraan sebetulnya tak perlu, toh pemilu sudah usai. Tapi mungkin kedua Capres ingin mengambil simpati agar mendapat dukungan rakyat saat diumumkan menang jadi Presiden nantinya. Pertanyaannya, siapakah yang lebih butuh simpati dari rakyat? Silakan dipersepsi sendiri.

Screenshot_2014-07-17-14-56-35 - Copy

Tentunya pencitraan hanyalah secuil kecil dari pekerjaan mesin penyukses Capres. Efeknya tidak terlalu besar dibandingkan politik uang, misalnya. Sesuatu yang lebih besar justru muncul dari sisi badan legislatif. Tepat sehari sebelum hari pencoblosan, malam hari pula, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersepakat mengesahkan Revisi Undang Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD [UU MD3]. Salah satu yang menimbulkan kontroversi dari revisi ini adalah adanya pasal yang bersifat melindungi anggota DPR dari panggilan penyidikan oleh pihak berwenang terkait tindak pidana, yaitu harus dengan ijin tertulis dari Mahkamah Kehormatan DPR [yang baru akan dibentuk] dan dalam tenggang waktu 30 hari. Banyak pihak berpendapat – termasuk Ketua KPK yang bertugas mengandangkan para koruptor negri ini – revisi UU MD3 ini menunjukkan sikap DPR yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Kesannya seperti membentengi diri sendiri dari jangkauan penegak hukum, termasuk memberi peluang cukup lama untuk menghilangkan barang bukti atau lari ke luar negri untuk menghindari investigasi.

Hal lain yang juga dirubah dan dinilai janggal adalah pemilihan Ketua DPR yang tidak lagi otomatis diangkat dari wakil partai pemenang Pemilu, padahal partai pemenang pemilu adalah hasil pilihan langsung oleh rakyat. Selain itu ada juga beberapa hal lain seperti penghapusan keterwakilan perempuan, tidak wajib lapor pengelolaan anggaran keuangan, dan beberapa lainnya. Meski penetapan ini diputuskan resmi oleh DPR RI pada malam itu, konon tidak semua fraksi menyetujuinya. Fraksi PDIP, PKB dan Hanura menyuarakan penolakan dan akhirnya melakukan walk out. Apakah ini termasuk dalam kinerja mesin penyukses Capres, padahal ini tentang DPR? Meski tidak terkait secara langsung dalam pemenangan Capres, namun dalam perkembangannya ternyata terkait juga, yaitu pembentukan Koalisi Permanen.

Pada hari Senin, 14 Juli 2014, bertempat di Tugu Proklamasi, kubu Capres Prabowo-Hatta mendeklarasikan terbentuknya Koalisi Permanen yang beranggotakan para partai yang selama ini tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung pasangan Capres tersebut, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sederhananya, ini adalah deklarasi unjuk kekuasaan. Keterkaitannya nanti di lembaga legislatif DPR RI adalah, jika Prabowo-Hatta menang Pilpres, maka koalisi ini akan selalu mempermudah semua proyek yang dijalankan oleh Presiden. Tapi jika nanti Jokowi-JK yang menjabat Presiden, gimana? Akankah koalisi ini akan menghambat jalannya pemerintahan Jokowi-JK? Naga-naganya sih demikian.

Disinilah mesin penyukses Capres di kubu Prabowo-Hatta bekerja, yaitu tak hanya untuk memenangkan Capres, tapi juga membangunkan jalan sukses saat berkuasa nantinya, meskipun belum ada keputusan resmi terkait kemenangan. Disini juga opini publik dibangun bahwa Prabowo-Hatta yakin menang dan akan menang. Meskipun seringkali kedua kubu Capres menyarankan rakyat Indonesia untuk menunggu dengan tenang hasil akhir dari KPU tanggal 22 Juli nanti, pembentukan Koalisi Permanen ini justru tidak menyiratkan ketenangan. Perumpamannya, ini seperti membangun rumah diatas tanah yang belum resmi dibeli. Kalau nggak terbeli nantinya, bisa jadi rumah ini akan digugat atau dibongkar oleh si pemilik tanah.

 

GRAND DESIGN

Pada hari Jumat, 11 Juli 2014, Bapak Prabowo Subianto mendapat kesempatan diwawancara oleh Babita Sharma dari BBC News. Link Youtube-nya disini: http://youtu.be/NvJ25vwt9lo Dalam wawancara dengan stasiun berita Inggris itu, Pak Prabowo memulai dengan tenang menyatakan bahwa semua real count yang sudah masuk menunjukkan kemenangan baginya, sehingga beliau merasa telah memperoleh mandat dari rakyat Indonesia. Namun tak lama setelahnya, saat penyiar menyebut nama beberapa lembaga survey yang kredibel di Indonesia telah memenangkan Capres Jokowi-JK, beliau langsung menuduh bahwa semua lembaga survey itu adalah partisan dari tim kampanye Jokowi-JK. Beliau bahkan menambahkan, mereka semua perusahaan komersial, dan bila perlu beliau bisa tunjukkan 16 lembaga survey lain yang memenangkan dirinya. Ini semua adalah sebuah Grand Design untuk memanipulasi persepsi publik, ujar beliau. Transkrip selengkapnya wawancara tersebut ada di link ini: http://m.kompasiana.com/post/read/663974/3/transkrip-wawancara-prabowo-dengan-bbc-news.html

PhotoGrid_1405582738548Bisa ditebak, dialog selanjutnya akan berisi hujatan kepada pihak lawan dan pembelaan pada diri sendiri. Dan memang itulah yang terjadi selama sekitar sepuluh menit kedepan dalam wawancara itu, lengkap dengan emosi Pak Prabowo yang berapi-api disana-sini. Bahkan beliau sempat membuat pernyataan bahwa julukan Pemimpin Merakyat yang melekat pada Pak Jokowi itu sejatinya palsu, hanya rekayasa semata demi pencitraan. Sangat disayangkan memang, kesempatan didengar oleh dunia luar justru dipergunakan untuk mengobarkan permusuhan. Mungkin sikap ini sengaja dilakukan, atau bahkan mungkin disarankan oleh tim penasihat beliau, karena konon kabarnya seorang konsultan politik asal Amerika bernama Rob Allyn – yang pernah menjadi bagian dari tim konsultan George W. Bush – dimasukkan dalam jajaran tim penasihat politik Prabowo-Hatta.

Meminjam istilah Pak Prabowo bahwa ada yang namanya Grand Design untuk memanipulasi opini publik dalam usaha memenangkan sebuah kompetisi pemilu, maka tulisan saya ini adalah analisa pribadi untuk menjawab sebuah hipotesa: siapakah yang memiliki Grand Design dalam mesin penyukses Capresnya, yang bekerja super hebat dengan berbagai manuver politiknya, sejak sebelum hingga sesudah hari pencoblosan sampai hari ini? Untuk saya, analisa saya sejak awal tulisan sampai berakhir disini telah menjawabnya. Untuk anda, silakan dipersepsi sendiri.

Tulisan politik saya kali ini berhenti sampai disini. Analisa ini adalah hasil pembelajaran saya yang tadinya sangat buta dan kurang peduli politik. Saya senang punya kemauan untuk menganalisa suasana politik, karena sedikit banyak yang saya rasakan adalah bertambahnya rasa cinta pada negri ini. Salah atau benar itu adalah bahan diskusi bagi yang mau mendalami. Tapi setidaknya saya sudah memulai. Anda punya analisa sendiri? Mari kita menulis.

 

 

Advertisements